MEMPAWAH – Persidangan dugaan peredaran oli yang diduga tidak sesuai standar di Pengadilan Negeri Mempawah tidak hanya menguji kualitas produk, tetapi juga mengurai rantai distribusi, legalitas, serta hak terdakwa memperoleh pelayanan medis yang layak.
Persidangan perkara Nomor 264/Pid.Sus/2026/PN Mpw dengan terdakwa Edy Mulyadi alias Edy Chou kembali menghadirkan sejumlah fakta yang dinilai penting untuk diuji secara hukum. Agenda sidang pada Kamis, 6 Agustus 2026, mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, sebagian di antaranya diperiksa melalui telekonferensi. Seluruh rangkaian persidangan berlangsung tertib di hadapan majelis hakim tanpa adanya insiden yang mengganggu jalannya pemeriksaan.
Dalam persidangan, majelis hakim juga menolak permohonan pembantaran penahanan yang diajukan penasihat hukum terdakwa, Muhammad Mauluddin, S.H., M.Kn. Menurut pertimbangan yang disampaikan di persidangan, majelis berpendapat terdakwa masih dapat mengikuti jalannya proses persidangan sehingga permohonan tersebut tidak dikabulkan.
Di sisi lain, tim penasihat hukum tetap menyampaikan bahwa kliennya membutuhkan penanganan medis secara intensif. Dalil tersebut didasarkan pada sejumlah dokumen kesehatan yang telah diajukan dalam persidangan, antara lain Surat Rekomendasi Dokter Rutan Kelas IIB Mempawah, Surat Keterangan Diagnosis dari RSUD dr. Rubini Mempawah, surat rujukan ke dokter spesialis penyakit dalam, serta hasil pemeriksaan radiologi dari RS Santo Antonius Pontianak.
Dokumen medis tersebut menunjukkan terdakwa didiagnosis mengalami Low Back Pain (LBP) ec HNP atau dugaan saraf terjepit yang memerlukan penanganan di poliklinik saraf. Selain itu, hasil pemeriksaan USG abdomen RS Santo Antonius tertanggal 29 Juli 2026 menyimpulkan adanya cholecystitis (radang kandung empedu) dan cholelithiasis (batu empedu) dengan batu berukuran sekitar 0,78 sentimeter. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, terdakwa telah dirujuk untuk mendapatkan penanganan lanjutan oleh dokter spesialis.
Dalam wawancara seusai persidangan, Edy Chou menyatakan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan berkomitmen mengikuti seluruh tahapan persidangan. Ia mengatakan kondisi kesehatannya bukan dibuat-buat karena seluruh pemeriksaan dilakukan oleh tenaga medis dan didukung dokumen rumah sakit. Menurutnya, penyakit batu empedu yang dideritanya menimbulkan rasa nyeri dan berdasarkan anjuran dokter memerlukan tindakan lebih lanjut. Meski demikian, ia menegaskan tetap akan mengikuti setiap agenda sidang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian penasihat hukum karena menyangkut hak terdakwa untuk memperoleh pelayanan kesehatan selama menjalani proses peradilan. Prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menjamin setiap tahanan dan narapidana memperoleh pelayanan kesehatan dan perawatan, serta prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Di sisi lain, proses peradilan pidana tetap berjalan berdasarkan kewenangan majelis hakim dalam menilai setiap permohonan yang diajukan para pihak.
Di luar aspek kesehatan, persidangan juga terus menguji konstruksi perkara mengenai dugaan peredaran oli yang diduga tidak sesuai standar. Pada persidangan sebelumnya, majelis hakim telah mendengarkan keterangan tiga saksi pemasok. Di hadapan majelis hakim, para saksi menerangkan bahwa produk oli yang kemudian diperdagangkan terdakwa berasal dari pasokan yang mereka distribusikan. Mereka juga menjelaskan rantai distribusi serta asal perolehan barang yang menurut keterangan mereka diperoleh dari seorang tenaga penjual. Keterangan tersebut menjadi bagian dari rangkaian pembuktian yang kini dinilai bersama alat bukti lainnya oleh majelis hakim.
Dalam sidang pemeriksaan ahli, pembahasan kemudian berkembang pada aspek tanggung jawab hukum terhadap standar mutu dan legalitas produk. Berdasarkan keterangan ahli yang dihadirkan, kewajiban memastikan kesesuaian standar, termasuk pemenuhan persyaratan yang berkaitan dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan mutu produk, pada prinsipnya berkaitan dengan pihak yang memproduksi dan memperdagangkan barang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen. Ahli juga menjelaskan bahwa penilaian mengenai kesesuaian mutu suatu produk didasarkan pada hasil pengujian yang dilakukan oleh lembaga berwenang.
Tim penasihat hukum dalam persidangan turut menunjukkan sejumlah dokumen yang menurut mereka berkaitan dengan legalitas produk, hasil pengujian laboratorium, serta dokumen lain yang disebut berasal dari pemasok. Menurut penasihat hukum, dokumen-dokumen tersebut menjadi bagian dari pembelaan yang akan diuji bersama seluruh alat bukti dan keterangan saksi maupun ahli selama proses persidangan berlangsung. Adapun terhadap dalil-dalil tersebut, penilaian akhir tetap berada pada kewenangan majelis hakim setelah seluruh rangkaian pembuktian selesai diperiksa.
Perkara ini sendiri masih berada dalam tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Mempawah. Oleh karena itu, seluruh fakta yang muncul di persidangan, baik yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, penasihat hukum, saksi, maupun ahli, masih merupakan bagian dari proses pembuktian yang akan dinilai secara menyeluruh oleh majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan. Sesuai asas praduga tak bersalah, terdakwa tetap harus dipandang belum bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, proses persidangan akan dilanjutkan sesuai agenda yang telah ditetapkan oleh majelis hakim.
