Bandar Lampung, 23 Juni 2026 – Ketua Umum PC PMII Bandar Lampung, Topik Sanjaya, menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan sejumlah program strategis pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat.
Menurutnya, Sejatinya program-program tersebut memiliki tujuan yang baik, namun harus disertai dengan Pengawasan Ketat dalam hal tata kelola transparan, akuntabel, sehingga Benar benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Menurut Ketua PMII Cabang Bandar Lampung inu keberhasilan suatu program tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran atau jumlah penerima manfaat, juga di dukung dengan sistem pengawasan yang Tidak hanya melekat tapi juga ketat serta tidak alergi kritik sehingga dari sisi kualitas implementasi, efektivitas memiliki dampak nyata yang dapat dirasakan masyarakat. Pemerintah sendiri terus memperluas cakupan MBG dan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari agenda pembangunan sumber daya manusia.
Sehingga program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak hanya gaung tanpa wujud
Selain evaluasi pemerintah juga wajib membuka ruang evaluasi publik secara menyeluruh guna mencapai sebuah objektifitas sasaran Jangan sampai program besar justru menyisakan tanda tanya besar hingga ke persoalanan yang lebih besar terutama yang mengarah pada distribusi, efektivitas anggaran, hingga potensi penyimpangan,”
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus diawasi secara ketat agar kualitas makanan, ketepatan sasaran penerima, serta pengelolaan anggarannya benar-benar memenuhi prinsip efisiensi dan akuntabilitas.
Sementara itu, terkait Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), Topik meminta pemerintah memastikan koperasi yang dibentuk benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat, bukan sekadar proyek administratif yang berpotensi menimbulkan persoalan baru di tingkat desa maupun kelurahan.
Disisi lain Ketua PC PMII Bandar Lampung. mengapresiasi niat pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin yaitu sekolah rakyat Namun, ia menegaskan bahwa kualitas pendidikan, kompetensi tenaga pendidik, fasilitas, serta keberlanjutan pembiayaan harus menjadi perhatian utama agar program tersebut tidak hanya menjadi pencitraan jangka pendek.
Lebih jauh, Topik menyoroti masih maraknya praktik korupsi di Indonesia yang masih sangat Terstruktur Sistematis dan masif belum mampu di tanggulangi sementara hal ini dinilai menjadi Pemicu hambatan terbesar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Tak bisa dipungkiri jika hari ini Tindak Pidana Korupsi masih menjadi momok dan musuh kita bersama. Memang prilaku Berani jujur itu sulit Sebesar apa pun anggaran negara disiapkan untuk rakyat, jika masih terjadi kebocoran akibat korupsi, maka cita-cita menghadirkan keadilan sosial akan sulit tercapai.”
PC PMII Bandar Lampung mendorong pemerintah untuk menerapkan sistem pengawasan melekat memang masih sangat sulit jika sistem transparansi penggunaan anggaran saja masih sulit diakses , terlebih memberikan sanksi tegas kepada siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
Sebagai organisasi mahasiswa, PMII menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara konstruktif melalui kajian, advokasi, dan penyampaian gagasan yang berorientasi pada kepentingan rakyat serta kemajuan bangsa.
