TULANG BAWANG – Keberadaan perangkat Desa Gedung Aji Lama, Kabupaten Tulang Bawang, berinisial Safri, S.Pd., yang disebut masih menjalankan tugas sebagai Carik (Sekretaris Desa) meski berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO), menjadi sorotan publik.
Persoalan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan pemerintah daerah terhadap aparatur desa sekaligus tindak lanjut penegakan hukum oleh aparat kepolisian.
Berdasarkan informasi dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/142/VI/2025/SPKT/POLRES TULANG BAWANG/POLDA LAMPUNG, Safri disebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP.
Selain penetapan tersangka, kepolisian juga disebut telah menerbitkan status DPO terhadap yang bersangkutan. Namun, berdasarkan informasi yang disampaikan LBH Trisula Sakti, Safri hingga kini masih terlihat menjalankan aktivitas sebagai perangkat desa.
Menanggapi persoalan tersebut, LBH Trisula Sakti melalui praktisi hukumnya, Yuridhis Mahendra, yang akrab disapa Idris Abung, menilai terdapat dua aspek yang perlu mendapat perhatian serius, yakni aspek administrasi pemerintahan desa dan tindak lanjut penanganan perkara pidana.
“Dalam persoalan ini ada dua hal yang harus diperiksa. Pertama, dugaan persoalan administrasi pemerintahan daerah terkait keberadaan perangkat desa yang berstatus DPO. Kedua, bagaimana tindak lanjut penegakan hukum terhadap tersangka yang telah masuk dalam daftar pencarian orang,” ujar Idris.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh mengabaikan persoalan tersebut. Bupati Tulang Bawang dinilai perlu melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa, termasuk meminta kepala desa memberikan penjelasan mengenai status dan kedudukan Safri dalam struktur pemerintahan desa.
Idris juga meminta agar ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diperiksa secara cermat, khususnya terkait persyaratan, larangan, serta mekanisme pemberhentian sementara apabila perangkat desa menghadapi proses hukum.
Ia merujuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 jo. Permendagri Nomor 67 Tahun 2017.
“Jangan sampai persoalan ini dibiarkan tanpa kejelasan. Pemerintah daerah harus meminta penjelasan kepada kepala desa, apakah yang bersangkutan masih memenuhi ketentuan untuk menjalankan jabatan sebagai perangkat desa atau terdapat konsekuensi administratif yang harus ditindaklanjuti,” tegasnya.
DPO dan Tanggung Jawab Penegakan Hukum
Selain persoalan administrasi pemerintahan desa, Idris mempertanyakan tindak lanjut kepolisian terhadap status DPO yang disebut telah diterbitkan dalam perkara tersebut.
Menurutnya, status DPO tidak dapat dianggap gugur begitu saja hanya karena tersangka belum berhasil ditemukan atau masih menjalankan aktivitas di tengah masyarakat.
Ia meminta Polres Tulang Bawang memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan penanganan perkara, termasuk langkah pencarian terhadap tersangka dan alasan belum adanya penangkapan apabila status DPO tersebut masih berlaku.
“Publik berhak mendapatkan penjelasan. Ketika seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka dan masuk DPO, tentu harus ada tindak lanjut yang jelas. Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa ada pihak yang seolah-olah kebal hukum,” katanya.
Idris menegaskan, status DPO harus ditangani berdasarkan prosedur hukum dan administrasi kepolisian yang berlaku. Kepastian mengenai masih berlaku atau tidaknya status tersebut juga harus dikonfirmasi langsung kepada penyidik yang menangani perkara.
Polda Lampung Diminta Turun Tangan
Lebih lanjut, LBH Trisula Sakti meminta Polda Lampung melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penanganan perkara tersebut apabila dinilai belum berjalan sebagaimana mestinya di tingkat Polres Tulang Bawang.
Menurut Idris, pengawasan oleh kepolisian tingkat daerah diperlukan untuk memastikan proses penyidikan berjalan profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.
Ia juga meminta fungsi pengawasan internal kepolisian memeriksa apabila terdapat dugaan kelalaian anggota dalam menjalankan tugas penanganan perkara.
“Jika memang terdapat hambatan atau ketidakjelasan dalam penanganan perkara ini, Polda Lampung harus melakukan evaluasi melalui fungsi pengawasan dan penyidikan. Apabila ditemukan pelanggaran oleh anggota, tentu harus diproses sesuai aturan yang berlaku,” paparnya.
Idris menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada perdebatan mengenai jabatan seorang perangkat desa. Lebih penting, harus ada kepastian hukum terhadap perkara yang telah dilaporkan dan kejelasan sikap pemerintah daerah terhadap status aparatur desa yang bersangkutan.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, Kepala Desa Gedung Aji Lama, maupun Polres Tulang Bawang mengenai status kepegawaian Safri dan perkembangan penanganan perkara tersebut.
Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak terkait, termasuk Safri, guna mendapatkan penjelasan dan memberikan ruang hak jawab serta asas praduga tak bersalah.
Catatan: Status tersangka dan DPO bukan merupakan bukti bahwa seseorang telah terbukti bersalah. Penentuan kesalahan tetap menjadi kewenangan pengadilan melalui proses hukum yang berlaku.













