PANARAGAN, Penggunaan dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian tertuju pada realisasi anggaran perjalanan dinas yang nilainya mencapai lebih dari Rp2,1 miliar.
Ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kabupaten Tubaba, Wawan Hidayat, menilai besarnya anggaran tersebut perlu ditelusuri secara serius. Terlebih, terdapat perbedaan informasi antara keterangan Koordinator Sekretariat Bawaslu Tubaba, Darsani, dengan data realisasi penggunaan dana hibah yang diperoleh kalangan media.
Menurut Wawan, perbedaan tersebut bukan sekadar persoalan penyampaian informasi, melainkan perlu diuji melalui dokumen perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga laporan pertanggungjawaban keuangan.
“Kalau benar terdapat perbedaan antara keterangan pihak sekretariat dengan data realisasi yang mencapai lebih dari Rp2,1 miliar, tentu ini harus dijelaskan. Kami tidak menutup kemungkinan adanya dugaan mark-up atau bentuk penyimpangan lain. Karena itu, seluruh penggunaan anggaran harus dibuka dan diperiksa,” tegas Wawan.
Perbedaan Keterangan dan Realisasi Rp2,1 Miliar
Sebelumnya, Koordinator Sekretariat Bawaslu Tubaba, Darsani, dalam keterangannya menyebut pembiayaan utama perjalanan dinas ditanggung oleh Bawaslu pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sementara itu, pihak Bawaslu Tubaba disebut hanya menyiapkan uang saku bagi personel yang melaksanakan perjalanan dinas.
Darsani juga memperkirakan anggaran yang berkaitan dengan kegiatan tersebut berada di kisaran Rp1 miliar lebih.
Namun, berdasarkan data realisasi penggunaan dana hibah yang diperoleh kalangan media, anggaran perjalanan dinas tercatat mencapai lebih dari Rp2,1 miliar.
Perbedaan angka dan keterangan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: komponen belanja apa saja yang membentuk realisasi Rp2,1 miliar tersebut, sementara pembiayaan utama perjalanan dinas disebut bersumber dari APBN?
JPKP menilai, penjelasan secara lisan tidak cukup untuk menjawab persoalan tersebut. Diperlukan keterbukaan dokumen agar publik dapat mengetahui apakah setiap pengeluaran benar-benar sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan.
“Ini bukan persoalan angka kecil. Kalau pembiayaan utama ditanggung pemerintah pusat dan Bawaslu Tubaba hanya menyiapkan uang saku, lalu bagaimana komposisi realisasi anggaran sebesar Rp2,1 miliar itu? Siapa penerimanya, berapa kali perjalanan dilakukan, berapa personel yang terlibat, dan apa bukti kegiatan serta pembayarannya?” ujar Wawan.
Lebih jauh, Wawan menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran perjalanan dinas tidak boleh berhenti pada kelengkapan administrasi semata.
Menurutnya, potensi penyimpangan anggaran dapat ditelusuri melalui sejumlah komponen, mulai dari kesesuaian volume perjalanan, jumlah personel, durasi kegiatan, standar biaya, hingga validitas bukti pembayaran.
Sebab, dokumen pertanggungjawaban yang terlihat lengkap secara administratif belum otomatis membuktikan bahwa seluruh kegiatan benar-benar dilaksanakan sesuai dengan nilai anggaran yang dibayarkan.
Karena itu, JPKP meminta agar seluruh rangkaian penggunaan dana hibah Pilkada 2024, khususnya belanja perjalanan dinas, diperiksa secara menyeluruh.
“Jangan sampai anggaran perjalanan dinas menjadi celah penyimpangan. Kalau ada ketidaksesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, realisasi, dan pertanggungjawaban, itu harus dibongkar. Jangan berlindung di balik administrasi,” tandasnya.
Polda Lampung dan Kejati Diminta Telusuri Dokumen
Atas persoalan tersebut, JPKP Tubaba mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Polda Lampung melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) serta Kejaksaan Tinggi Lampung, untuk melakukan penelusuran dan pendalaman terhadap penggunaan dana hibah Bawaslu Tubaba.
JPKP meminta pemeriksaan tidak hanya berfokus pada angka total realisasi, tetapi juga menelusuri dokumen pendukung setiap transaksi perjalanan dinas.
Dokumen yang perlu diuji antara lain surat perintah tugas (SPT), surat perjalanan dinas (SPD), laporan hasil perjalanan, tiket transportasi, bukti penginapan, kuitansi pembayaran, daftar penerima uang perjalanan, serta dokumen pencairan dan pertanggungjawaban lainnya.
Penelusuran juga perlu memastikan tidak terdapat pembayaran ganda antara pembiayaan yang bersumber dari APBN dengan anggaran dana hibah Pilkada yang dikelola Bawaslu Tubaba.
“Jangan sampai ada anggaran yang hanya terlihat rapi di atas kertas, tetapi tidak sesuai dengan fakta pelaksanaan di lapangan. Uang tersebut merupakan uang negara yang harus dipertanggungjawabkan. Setiap rupiah harus jelas peruntukan dan penerimanya,” tegas Wawan.
Menurut JPKP, apabila ditemukan indikasi kerugian negara atau perbuatan melawan hukum berdasarkan hasil pemeriksaan, persoalan tersebut harus diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hingga berita ini disusun, perbedaan keterangan mengenai pembiayaan perjalanan dinas dan data realisasi lebih dari Rp2,1 miliar tersebut masih memerlukan penjelasan serta verifikasi dokumen dari pihak Bawaslu Tubaba.
Anggaran perjalanan dinas ini menjadi bagian dari tuntutan transparansi pengelolaan dana hibah Pilkada 2024. Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pengawasan pemilu memiliki kewajiban memastikan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Kini, publik menunggu penjelasan terperinci dari pihak sekretariat Bawaslu Tubaba mengenai komposisi belanja perjalanan dinas tersebut.
Apakah realisasi lebih dari Rp2,1 miliar sepenuhnya didukung kegiatan dan bukti pembayaran yang sah? Apakah terdapat komponen pembiayaan yang bersumber dari APBN sekaligus dibebankan pada dana hibah? Ataukah terdapat ketidaksesuaian lain yang perlu ditindaklanjuti?
Jawabannya harus dibuktikan melalui dokumen dan pemeriksaan yang objektif, bukan sekadar pernyataan.
JPKP pun menegaskan bahwa desakan penelusuran ini bukanlah vonis terhadap pihak tertentu, melainkan bentuk dorongan agar penggunaan uang negara diperiksa secara transparan dan dugaan penyimpangan, jika memang ditemukan, dapat diungkap berdasarkan hukum.













