PANARAGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang Barat (Tubaba) resmi memperkuat sinergi kelembagaan dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tubaba melalui penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) tentang penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Rabu (17/6/2026).
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Tubaba, Novriwan Jaya, bersama Kepala Kejaksaan Negeri Tubaba, Didik Sudarmadi, di Ruang Rapat Bupati Tubaba. Kegiatan tersebut turut disaksikan Sekretaris Daerah Tubaba, Ketua Komisi III DPRD Tubaba, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kajari Tubaba Didik Sudarmadi mengatakan, nota kesepakatan tersebut menjadi landasan hukum sekaligus pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengantisipasi dan menyelesaikan persoalan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Melalui Seksi Datun, Kejari akan menjalankan fungsi sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
“Kerja sama ini berpedoman pada Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 Tahun 2021. Kejaksaan hadir memberikan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta pelayanan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan,” ujar Didik.
Ia menegaskan, penandatanganan MoU bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bentuk komitmen untuk memperjelas ruang lingkup kerja sama sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Sementara itu, Bupati Novriwan Jaya menyambut baik kemitraan strategis tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah dan kejaksaan memiliki tujuan yang sama, yakni membangun daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peran dan kewenangan masing-masing.
“Tujuan kita sama, membangun negara dan menyejahterakan masyarakat Tubaba. Kejaksaan akan menjadi mitra yang memandu pemerintah daerah agar setiap kebijakan dan program tetap berada di jalur yang benar,” katanya.
Novriwan juga menginstruksikan seluruh kepala OPD agar segera menindaklanjuti MoU tersebut dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) maupun rencana kerja teknis bersama Kejari Tubaba.
“Saya minta seluruh OPD tanpa terkecuali segera menindaklanjuti MoU ini menjadi PKS atau program kerja konkret bersama Kejaksaan. Kata ‘segera’ saya ulangi dua kali karena ini menjadi prioritas,” tegasnya.
Menurut Novriwan, kolaborasi antara Pemkab dan Kejari diharapkan mampu memperkuat kualitas pelayanan publik, meningkatkan kepastian hukum dalam pelaksanaan program pemerintah, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), meski di tengah tantangan kondisi fiskal daerah.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan pertukaran cenderamata antara Bupati Tubaba dan Kajari Tubaba sebagai simbol penguatan sinergi antarlembaga, dilanjutkan sesi foto bersama seluruh peserta yang hadir.
