Malang – Kepala Desa Sidoluhur, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Mulyoko, membantah tudingan yang menyebut perangkat desa menerima bantuan sapi hibah dengan mengatasnamakan warga. Bantahan tersebut disampaikan saat dikonfirmasi tim media melalui sambungan telepon, Sabtu (27/6).
Mulyoko menegaskan, proses pendataan hingga penyaluran bantuan sapi hibah dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku dan berdasarkan usulan resmi dari kelompok penerima.
“Kami menegaskan bahwa tidak benar jika ada perangkat desa yang menerima bantuan sapi hibah dengan menggunakan nama warga. Tuduhan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang kami ketahui,” ujar Mulyoko.
Menanggapi pertanyaan terkait program hibah tersebut, ia menjelaskan bahwa pemerintah desa hanya berperan sebagai fasilitator, sedangkan data penerima dan pelaksanaan program berada di bawah tanggung jawab kelompok penerima.
“Yang sampean tanyakan hibah yang mana? Silakan sampean tanyakan kepada ketua kelompoknya. Desa hanya sebatas memfasilitasi. Kami siap memberikan klarifikasi maupun data yang diperlukan apabila ada pemeriksaan dari instansi terkait,” katanya.
Mulyoko juga menyatakan mendukung apabila dilakukan audit terhadap proses penyaluran bantuan guna memastikan transparansi dan menjaga kepercayaan masyarakat.
“Kami terbuka apabila ada klarifikasi atau pemeriksaan dari pihak yang berwenang. Jika memang ada indikasi pelanggaran, silakan diproses sesuai aturan. Namun jangan sampai tuduhan yang belum terbukti menjadi informasi yang menyesatkan. Kami juga memiliki hak untuk menempuh jalur hukum terhadap pihak yang menyebarkan informasi yang tidak benar,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Kelompok Penerima Ternak, Suhadi Mulyono, saat ditemui di kediamannya mengatakan bantuan sapi hibah yang diterima kelompoknya telah melalui mekanisme pengajuan dan dilengkapi data penerima.
“Selama ini hibah yang kami terima sesuai dengan pengajuan kelompok dan ada data siapa saja penerimanya,” ujarnya.
Informasi mengenai dugaan adanya perangkat desa yang menerima bantuan sapi hibah dengan mencatut nama warga bermula dari keterangan seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan. Warga tersebut mengaku menduga adanya praktik tersebut.
Namun demikian, hingga berita ini diterbitkan, dugaan tersebut belum disertai bukti yang dapat diverifikasi secara independen. Belum ada pula pernyataan resmi dari instansi yang menyalurkan bantuan terkait informasi tersebut.
Oleh karena itu, informasi yang beredar masih sebatas dugaan dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Seluruh pihak diharapkan tetap menghormati asas praduga tak bersalah sambil menunggu klarifikasi maupun hasil pemeriksaan dari instansi yang berwenang.
(Kaperwil Jatim)
