Lampung -Ashari hermansyah ketua umum LSM Masyarakat Transparansi Merdeka (MTM) provinsi lampung mempertanyakan ihwal kegiatan Penanggulangan bencana tahun 2026 pada satuan kerja (Satker) Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Provinsi lampung, dikantor BPBD provinsi lampung jalan gatot subroto, Kamis (23/4/2026) .
Pada tahun 2026 BPBD provinsi lampung telah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana disejumlah titik yang tersebar diwilayah seprovinsi lampung, Hal tersebut dapat terlihat pada laman Sirup LKPP diantaranya yang telah berhasil dirangkum adalah sebagai berikut;
1.Pencegahan Bencana Sungai di Kabupaten Pringsewu, Nilai pagu 3,1 Miliar
2.Pencegahan Bencana Sungai di Kabupaten Way Kanan, Nilai Pagu 2 Miliar
3.Pencegahan Bencana Sungai di Kabupaten Lampung Selatan, Nilai pagu 2,6 Miliar lebih
4.Pencegahan Bencana Sungai di Kabupaten Tanggamus, 3,7 Miliar
5.Pencegahan Bencana Sungai di Kabupaten Pesawaran, Nilai Pagu 4,2 Miliar lebih
6.Pencegahan bencana longsor di kota Bandar Lampung 2, Nilai pagu 3 miliar
7.Pencegahan Bencana Longsor di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Nilai pagu 2 Miliar
8. Penyediaan Fasilitas Air Bersih di Lokasi Rawan Kekeringan Wilayah I Provinsi Lampung, nilai pagu 1,1 miliar
9.Pencegahan Bencana Sungai di Kota Bandar Lampung, nilai pagu 1 miliar
Dan kegiatan lainya
Dengan dasar informasi yang diperoleh, MTM telah menyampaikan konfirmasi kepada kepala BPBD lampung, Rudy Sjawal Sugiarto, yang dinilai kurang transparan dalam memberikan informasi publik, hal ini dilakukan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembanguan daerah, namun pihak MTM lampung menjelaskan kepada media, yang bersangkutan tidak bisa ditemui dikarenakan sedang tidak berada ditempat.
Kepada petugas jaga yang bernama Yasir K, ia mengatakan keberadaan pimpinan belum ada kabar, kemungkinan sedang Dinas luar (DL) , ujarnya
Kalau kepala kaban tidak menentu dikekantor, Kalau kemarin datang, tapi sekitar jam 10.00 wib keluar mungkin lagi ada urusan diluar, katanya.
Kembali pada persoalan awal Ashari mengatakan, Pihak BPBD diduga telah mengaburkan informasi yang sudah diumumkan “ Ini menunjukan Pihak BPBD Provinsi lampung tidak menerapkan accountabilitas dan trasnparansi secara terbuka yang seharusnya publik mengetahui sebagai bentuk control sosial, ujar Ashari
Pihaknya datang kekantor BPBD untuk meminta penjelasan konkret terkait rencana kegiatan yang sudah diumumkan kepada Rudy sjawal selaku pimpinan BPBD, namun sudah dua kali sampai hari ini yang bersangkutan tidak pernah ada dikantor, katanya.
Kemudian ia juga mendesak kepada Gubernur Rahmat mirza Djausal melalui sekretaris Dearah Marindo kurniawan untuk melakukan teguran keras / warning kepada kepala BPBD lampung, karena kami menginginkan keterbukaan akses informasi sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.
Masyarakat Transparansi Merdeka (MTM) provinsi lampung yang selama ini diketahui fokus terhadap semua kegiatan pembanguan daerah, menjalankan peran serta masyarakat di wujudkan dalam aksi penyampaian saran, pendapat, penelitian dan survei, menginginkan semua perangkat daerah (OPD) pemerintah daerah untuk menerapkan accountablitas secara proporsional dan transparan.
