banner 325x300
banner 325x300
DKI Jakarta

Donald Wira Atmaja Tidak dapat Memberikan Bukti Surat Terkait Jual Beli Saham dan Batal Menghadirkan Saksi

Redaksi
121
×

Donald Wira Atmaja Tidak dapat Memberikan Bukti Surat Terkait Jual Beli Saham dan Batal Menghadirkan Saksi

Sebarkan artikel ini

Independenpos.co , Jakarta – Dugaan praktik jual beli saham fiktif kembali mencuat ke ruang sidang. Direktur Utama PT Hutan Alam Lestari, Donald Wira Atmaja, resmi digugat atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2025/PN Jakarta Utara. Sengketa yang menyeret PT Kebun Indah Selaras ini kini memasuki fase krusial menjelang putusan akhir.

Perkara ini berpusat pada dugaan manipulasi struktur kepemilikan saham yang berimplikasi serius terhadap beban pajak, hingga berujung pada kerugian finansial dan pemblokiran rekening pribadi pihak penggugat.

Duduk Perkara: Nama Dicantumkan, Pajak Ditanggung

Penggugat Husin Gideon tercatat sebagai pemilik 150 lembar saham (15%) senilai Rp150 juta di PT Kebun Indah Selaras berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 241 tertanggal 26 Oktober 2020. Namun, Husin menegaskan tidak pernah melakukan transaksi jual beli saham maupun memberikan kuasa kepada Donald Wira Atmaja sebagaimana tercantum dalam akta tersebut.

Akibat pencantuman nama tersebut, berdasarkan data Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jambi, Husin dianggap ikut bertanggung jawab atas tunggakan pajak perusahaan sebesar Rp191.504.259. Konsekuensinya, tiga rekening pribadi milik Husin di Bank Mandiri dan BRI diblokir sejak 27 Januari 2022.

Demi membuka kembali akses keuangannya, Husin terpaksa membayar pajak secara pribadi sebesar Rp28.668.303, yang kini dituntut sebagai kerugian materiil dalam perkara ini.

Replik vs Eksepsi: Substansi Dipertahankan
Dalam agenda Replik, kuasa hukum Penggugat menolak keras eksepsi error in persona yang diajukan Tergugat III dan IV, yang mempersoalkan kesalahan pengetikan nama dan alamat dalam gugatan.

Penggugat merujuk pada doktrin hukum acara perdata M. Yahya Harahap, yang menyatakan bahwa clerical error atau kesalahan administratif ringan tidak dapat menggugurkan substansi perkara. Menurut Penggugat, hukum tidak boleh terjebak pada formalitas sempit yang mengorbankan rasa keadilan.

Selain itu, Penggugat juga menilai Tergugat inkonsisten dalam mempersoalkan kompetensi absolut dan relatif pengadilan. Kehadiran para Tergugat dalam persidangan dinilai sebagai bentuk pengakuan de facto terhadap kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Sorotan Penundaan dan Dugaan Penguluran Waktu.

Proses persidangan yang telah berjalan hampir satu tahun menuai kritik tajam dari Penggugat. Husin Gideon mengungkapkan kekecewaannya atas ketidakhadiran saksi dari pihak Tergugat dalam sidang terakhir, Rabu (17/12/2025).

“Perkara ini berlarut-larut karena pihak Tergugat berulang kali menjanjikan kehadiran saksi dan bukti, namun tidak pernah direalisasikan. Ini patut diduga sebagai upaya penguluran waktu yang merugikan pencari keadilan,” ujar Husin kepada awak media.

Ia juga menegaskan bahwa tidak satu pun bukti surat dari para Tergugat yang membuktikan adanya transaksi jual beli saham, termasuk surat kuasa yang disebutkan dalam Akta RUPSLB Nomor 241, yang justru tidak diajukan sebagai alat bukti di persidangan.

Penggugat meminta Majelis Hakim bertindak tegas agar proses pembuktian tidak mencederai wibawa pengadilan.

Menuju Putusan Akhir
Dalam petitumnya, Penggugat meminta Majelis Hakim untuk:

Menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Menyatakan batal demi hukum Akta RUPSLB Nomor 241 yang diterbitkan Notaris Yan Armin, S.H.

Menghukum para Tergugat membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat.

Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan percepatan persidangan. Agenda penyampaian kesimpulan dijadwalkan pada Rabu, 7 Januari 2026, yang selanjutnya akan diikuti dengan putusan akhir.

Perkara ini dinilai menjadi ujian penting bagi penegakan hukum perdata, khususnya terkait akuntabilitas direksi perusahaan dan perlindungan hak hukum individu dari praktik manipulasi korporasi

***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *