PANARAGAN – Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel melalui Rapat Koordinasi Pembahasan Pelayanan Publik Bidang Pertanahan dan Pemanfaatan Ruang bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, yang dirangkaikan dengan evaluasi serta tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Tubaba, Ir. Iwan Mursalin, S.Si., M.M., M.T., di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Rabu (29/7/2026), dihadiri Inspektorat, kepala perangkat daerah, dan pejabat terkait yang bertanggung jawab atas penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK serta pelayanan publik di bidang pertanahan.
Dalam arahannya, Iwan Mursalin menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus mempercepat penyelesaian rekomendasi LHP BPK sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan. Setiap temuan, kata dia, wajib ditindaklanjuti melalui penyempurnaan administrasi, penyelesaian kewajiban pengembalian kerugian daerah apabila diperlukan, serta langkah perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Setiap perangkat daerah harus serius menyelesaikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan. Tindak lanjut yang cepat dan tepat merupakan bentuk tanggung jawab dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan,” tegasnya.
Selain membahas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, rapat juga mengevaluasi pengelolaan aset daerah, khususnya administrasi Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Sekda meminta perangkat daerah terkait melakukan pendataan ulang penghuni, mencocokkan data administrasi dengan kondisi di lapangan, serta menertibkan administrasi pembayaran sewa guna mengoptimalkan pengelolaan aset daerah.
Dalam kesempatan tersebut, peserta rapat turut membahas peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan dan pemanfaatan ruang sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi. Melalui koordinasi bersama KPK RI, Pemkab Tubaba berupaya memperkuat tata kelola administrasi pertanahan yang transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang.
Rapat juga menjadi forum evaluasi bagi perangkat daerah untuk mengidentifikasi berbagai kendala sekaligus menyusun langkah strategis dalam mempercepat penyelesaian rekomendasi BPK, meningkatkan efektivitas pengelolaan aset daerah, serta memperkuat sinergi antarperangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Melalui koordinasi ini, Pemkab Tubaba menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas, sekaligus memastikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti secara optimal demi terwujudnya pelayanan publik yang semakin berkualitas.
