banner 325x300
banner 325x300
Uncategorized

LSM LIRA Kabupaten Malang Soroti Polemik PTSL, Minta Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan Oknum Kades Dievaluasi

Redaksi
60
×

LSM LIRA Kabupaten Malang Soroti Polemik PTSL, Minta Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan Oknum Kades Dievaluasi

Sebarkan artikel ini

MALANG – Pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di sejumlah wilayah Kabupaten Malang menjadi sorotan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LSM LIRA Kabupaten Malang. Organisasi tersebut meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait memperketat pengawasan dan menindak tegas apabila ditemukan dugaan penyalahgunaan kewenangan maupun pembebanan biaya yang tidak sesuai ketentuan.

Bupati LSM LIRA Kabupaten Malang, Sri Agus Mahendra, didampingi Sekretaris Daerah LSM LIRA Kabupaten Malang, Immanuel Darmawan, menilai persoalan pembiayaan PTSL perlu mendapat perhatian serius. Pasalnya, muncul dugaan adanya oknum kepala desa yang menetapkan atau membebankan biaya kepada masyarakat di luar ketentuan yang berlaku.

Pernyataan tersebut disampaikan Sri Agus Mahendra saat ditemui di Sekretariat Bersama LSM LIRA, Jalan Indrokilo Selatan Nomor 7, Bedali, Kecamatan Lawang, Sabtu (14/11/2026).

Menurut Sri Agus, program PTSL merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat melalui proses pendaftaran tanah yang lebih mudah, terjangkau, dan sistematis. Namun, pelaksanaannya harus tetap mengacu pada regulasi dan ketentuan perundang-undangan. Jangan sampai program yang semestinya memberikan manfaat justru menimbulkan persoalan baru akibat dugaan penyalahgunaan kewenangan atau ketidakpahaman aparatur desa terhadap aturan teknis.

“Kami berharap pemerintah, baik pemerintah daerah maupun instansi terkait, bersikap tegas dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program PTSL. Jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan akibat pembebanan biaya yang tidak sesuai ketentuan,” tegas Sri Agus.

Ia juga mengingatkan bahwa persoalan tersebut harus dilihat secara objektif dan proporsional. Menurutnya, tidak semua kepala desa memahami secara menyeluruh aturan teknis maupun batas kewenangan dalam pelaksanaan PTSL.

Karena itu, diperlukan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan yang jelas agar kebijakan di tingkat desa tidak bertentangan dengan ketentuan hukum.

Sri Agus menegaskan, pemerintah juga perlu memastikan kepala desa memperoleh pemahaman yang memadai sebelum mengambil kebijakan terkait pembiayaan PTSL. Dengan demikian, aparatur desa tidak terjebak dalam persoalan hukum akibat ketidakpahaman terhadap aturan dan kewenangannya.

Ia turut menyinggung pemberitaan sebelumnya mengenai Desa Dawuan dan Desa Wonomulyo, Kecamatan Poncokusumo, yang dikabarkan berkaitan dengan dugaan penarikan biaya PTSL sebesar Rp600 ribu. Informasi tersebut, menurutnya, perlu ditelusuri dan diklarifikasi oleh pihak berwenang agar persoalannya menjadi terang.

Sementara itu, Sekretaris Daerah LSM LIRA Kabupaten Malang, Immanuel Darmawan, menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan PTSL, terutama menyangkut penetapan biaya yang dibebankan kepada masyarakat.

Menurut Immanuel, setiap pembiayaan harus memiliki dasar hukum yang jelas, disampaikan secara terbuka, serta dapat dipertanggungjawabkan. Kejelasan informasi tersebut penting untuk mencegah munculnya dugaan pungutan yang tidak sesuai ketentuan.

LSM LIRA Kabupaten Malang mendorong pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta aparat pengawasan dan penegak hukum melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PTSL di wilayah Kabupaten Malang apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

Masyarakat juga diimbau tidak takut menyampaikan pengaduan apabila menemukan dugaan pembebanan biaya tanpa dasar hukum yang jelas. Setiap laporan harus ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan berdasarkan bukti.

“Jangan sampai program pemerintah yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat justru menjadi persoalan karena lemahnya pengawasan dan kurangnya pemahaman terhadap aturan. Kami berharap ada langkah konkret, bukan sekadar sosialisasi, tetapi juga evaluasi dan penindakan apabila memang ditemukan pelanggaran,” menjadi penegasan sikap Immanuel.

LSM LIRA Kabupaten Malang menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial. Pengawalan itu ditujukan untuk memastikan program PTSL berjalan sesuai ketentuan, tidak merugikan masyarakat, serta tetap mengedepankan kepastian hukum bagi seluruh pihak, termasuk aparatur pemerintah desa.

Pada prinsipnya, PTSL merupakan program strategis yang harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, transparansi pembiayaan, kepastian hukum, pembinaan aparatur, dan pengawasan yang konsisten menjadi faktor penting agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan awal.

(Kaperwil Jatim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *