SURABAYA – Dugaan ancaman pembunuhan terhadap dua wartawan media Ungkapkasus.id dan Jejakkasus.info yang tergabung dalam organisasi Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) menuai kecaman keras dari jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AWPI hingga pengurus AWPI Provinsi Jawa Timur.
Dugaan intimidasi tersebut disebut terjadi di wilayah Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, dan diduga berkaitan dengan aktivitas jurnalistik kedua wartawan dalam mengungkap pemberitaan mengenai kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.
Ketua DPP AWPI, Hengki Ahmat Jazuli, S.AP., S.H., M.H., CLAP, mengecam keras dugaan ancaman tersebut. Ia menegaskan, segala bentuk intimidasi maupun ancaman terhadap wartawan tidak dapat dibenarkan, terlebih ketika mereka sedang menjalankan tugas jurnalistik untuk menyampaikan informasi kepada publik.
Menurut Hengki, kemerdekaan pers merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, tidak boleh ada pihak yang mencoba membungkam kerja jurnalistik melalui tekanan, intimidasi, apalagi ancaman kekerasan.
Sikap tegas juga disampaikan Ketua AWPI Jawa Timur, S.A. Mahendra. Ia menyatakan keprihatinan sekaligus menyayangkan adanya dugaan ancaman terhadap insan pers yang sedang menjalankan fungsi jurnalistik.
Mahendra menilai, apabila dugaan tersebut benar terjadi, persoalan itu harus mendapat perhatian serius karena menyangkut keselamatan wartawan sekaligus jaminan kebebasan pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
“Profesi wartawan dilindungi undang-undang. Apabila ada pihak yang merasa keberatan dengan suatu pemberitaan, sebaiknya menggunakan mekanisme hak jawab dan hak koreksi, bukan melakukan ancaman ataupun intimidasi,” tegas Mahendra.
Senada dengan itu, Sekretaris AWPI Jawa Timur, Immanuel Darmawan, menegaskan bahwa ancaman terhadap wartawan bukan persoalan sepele. Terlebih, dugaan intimidasi tersebut berkaitan dengan pemberitaan mengenai persoalan yang menyangkut kepentingan publik dan perlindungan anak.
Ia mengingatkan, wartawan harus memiliki ruang aman untuk menjalankan tugas profesionalnya berdasarkan kode etik jurnalistik dan ketentuan perundang-undangan.
“Jangan sampai ancaman terhadap wartawan menjadi cara untuk menghalangi pengungkapan informasi kepada masyarakat. Jika ada keberatan terhadap pemberitaan, tempuh jalur yang sesuai dengan aturan hukum,” ungkap Immanuel.
AWPI Jawa Timur berharap aparat penegak hukum memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Apabila terdapat laporan dan bukti yang mendukung, dugaan ancaman itu diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan secara profesional, objektif, dan transparan.
Secara hukum, perlindungan terhadap kemerdekaan pers telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 4 ayat (2) menjamin pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran. Sementara Pasal 4 ayat (3) menjamin pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
Bahkan, Pasal 18 ayat (1) UU Pers mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
AWPI menegaskan komitmennya untuk mengawal perlindungan terhadap wartawan serta memastikan setiap insan pers dapat menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, independen, dan bertanggung jawab tanpa tekanan maupun ancaman.
Organisasi tersebut juga mengingatkan bahwa kritik terhadap pemberitaan merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme hukum dan aturan pers, bukan dengan tindakan intimidasi yang berpotensi mengancam keselamatan jurnalis.
(Kaperwil Jatim)













