banner 325x300
banner 325x300
Uncategorized

Hibah Kesra Tubaba Diduga Sarat penyimpangan, Eks Sekda dan Eks Kabag Diminta Ikut Diperiksa APH

Redaksi
107
×

Hibah Kesra Tubaba Diduga Sarat penyimpangan, Eks Sekda dan Eks Kabag Diminta Ikut Diperiksa APH

Sebarkan artikel ini

PANARAGAN– Dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran dana hibah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) tahun anggaran 2025 mulai mendapat perhatian kalangan praktisi hukum minta mantan sekda ikut di periksa.

Ketua Umum DPP Advokat Bela Rakyat Indonesia (ABR-I), Dr. (c) Hermawan, S.H.I., M.H., CM., SHEL., meminta Aparat Penegak Hukum (APH) segera menindaklanjuti informasi dugaan tersebut secara serius dan profesional guna memastikan kebenaran penggunaan anggaran hibah yang bersumber dari keuangan daerah.

Menurut Hermawan, penelusuran oleh aparat penegak hukum penting dilakukan agar informasi yang berkembang di tengah masyarakat tidak menjadi bola liar tanpa kejelasan hukum.

“Terkait adanya informasi dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran hibah Kesra Tubaba pada tahun 2025, saya berharap agar persoalan ini segera ditangani serius oleh pihak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk membuktikan kebenarannya agar tidak menjadi bola liar di kalangan masyarakat,” ujar Hermawan saat di hubungi melalui sambungan telepon WhatsApp pada,(06/11/2026).

Ia menilai, informasi pemberitaan yang disampaikan rekan-rekan pers dapat menjadi salah satu pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penelusuran awal terhadap dugaan tersebut.

“Menurut saya, Aparat Penegak Hukum lebih memahami dalam penanganan dugaan tersebut, sebab dasar penanganan atau tindakan itu dapat ditelusuri melalui informasi pemberitaan kawan-kawan pers,” lanjutnya.

Lebih jauh, Hermawan meminta agar pemeriksaan tidak hanya berhenti pada realisasi anggaran hibah tahun 2025. Ia mendorong APH melakukan pendalaman terhadap pengelolaan dana hibah pada tahun-tahun sebelumnya apabila ditemukan indikasi atau informasi yang memiliki keterkaitan.

Bahkan, ia menyoroti adanya informasi pemberitaan yang menyebut dugaan keterkaitan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Tubaba sebelumnya. Menurutnya, informasi tersebut juga perlu ditelusuri secara objektif berdasarkan dokumen dan fakta hukum.

“Kemudian untuk Aparat Penegak Hukum juga jangan hanya fokus pada realisasi hibah 2025 saja, melainkan lakukan pendalaman dari tahun sebelumnya, apalagi di dalam informasi pemberitaan menyebutkan adanya keterkaitan atau keterlibatan mantan Sekda Tubaba sebelumnya,” tegasnya.

Sementara itu, penelusuran terhadap pengelolaan hibah Kesra Tubaba tahun 2025 menjadi penting untuk memastikan kesesuaian antara penganggaran, penetapan penerima, proses pencairan, hingga pertanggungjawaban penggunaan dana.

Dengan demikian, APH diharapkan dapat memastikan apakah pelaksanaan hibah telah sesuai ketentuan atau justru ditemukan persoalan administratif maupun indikasi tindak pidana yang merugikan keuangan daerah.

Hingga kini, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dokumen dan klarifikasi pihak-pihak terkait. Prinsip praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan, sehingga pihak yang disebut maupun pengelola anggaran memiliki kesempatan memberikan penjelasan.

Publik kini menantikan langkah konkret aparat penegak hukum untuk memastikan pengelolaan dana hibah Kesra Tubaba berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *