PESISIR BARAT – Sehari setelah melaporkan dugaan penyimpangan proyek preservasi jalan nasional senilai Rp46 miliar kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Ketua Umum Masyarakat Transparansi Merdeka (MTM) Provinsi Lampung, Ashari Hermansyah, kembali menyoroti proyek infrastruktur lain yang berada di bawah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung.
Kali ini, perhatian MTM tertuju pada pelaksanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Ruas Sp. Gunung Kemala–Sanggi di Kabupaten Pesisir Barat hingga wilayah Kabupaten Tanggamus dengan nilai pagu lebih dari Rp43 miliar. Proyek tersebut berada di bawah Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2 Provinsi Lampung dan saat ini masih dalam tahap pelaksanaan, Kamis (16/7/2026).
Ashari menjelaskan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari pengaduan yang sebelumnya telah disampaikan MTM ke Kejati Lampung terkait proyek Preservasi Jalan dan Jembatan Ruas BTS Provinsi Bengkulu–Sp. Gunung Kemala–Padang Tambak senilai Rp46 miliar.
Dalam laporan itu, MTM menguraikan sedikitnya lima komponen pekerjaan yang diduga bermasalah, yakni perbaikan jalan akibat longsor, pekerjaan patching atau tambal sulam, pekerjaan overlay, pemasangan kawat bronjong di bawah jembatan, serta pekerjaan pasangan drainase.
“Sebagai bukti permulaan, berdasarkan hasil survei dan investigasi lapangan, kami menemukan sejumlah bagian pekerjaan yang patut diduga tidak sesuai ketentuan dan berpotensi mengarah pada perbuatan koruptif. Hal tersebut bisa disebabkan lemahnya pengawasan maupun adanya dugaan permufakatan antara pelaksana dengan pihak lain,” ujar Ashari kepada wartawan.
Menurutnya, laporan kepada Kejati Lampung merupakan bentuk pencegahan dini terhadap potensi tindak pidana korupsi. MTM juga meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan lapangan secara menyeluruh.
“Kami berharap Kejati Lampung melakukan monitoring secara detail karena dimungkinkan masih ada bagian pekerjaan yang belum sempat kami investigasi,” tegasnya.
Sambil menunggu klarifikasi resmi dari BPJN Lampung atas laporan yang telah disampaikan, MTM mengaku kembali melakukan survei terhadap proyek preservasi jalan Sp. Gunung Kemala–Sanggi.
Dugaan Ketidaksesuaian Spesifikasi
Dari hasil investigasi awal, MTM mengklaim menemukan sejumlah titik pekerjaan yang diduga tidak dikerjakan secara merata dan tidak memenuhi spesifikasi teknis.
Empat aspek utama yang menjadi sorotan meliputi keberadaan papan nama proyek, pekerjaan overlay dan tambal sulam, kondisi jembatan, pembangunan retaining wall, serta dugaan belum optimalnya pekerjaan drainase dan Lean Concrete (LC).
Pada pekerjaan patching dan overlay, MTM menyebut masih ditemukan jalan berlubang, retak kulit buaya, retak memanjang, retak tepi, hingga permukaan bergelombang di sejumlah lokasi, di antaranya Pekon Negeri Ratu Tenumbang, Sukarame, Pelita Jaya, Tanjung Jati, Biha, Way Jambu, Negeri Ratu Ngambur, Sukamaju, Pagar Bukit, Tanjung Rejo, Tanjung Kemala, Penyandingan, kawasan Taman Nasional Bukit Barisan, serta wilayah Sedayu dan Kampung Baru di Kabupaten Tanggamus.
Selain itu, MTM juga menyoroti pekerjaan pada beberapa jembatan yang diduga menggunakan material tulangan besi yang tidak sesuai spesifikasi.
Ashari bahkan menyebut terdapat jembatan di Pekon Kota Baru dan Pekon Pardasuka, Kecamatan Bengkunat, yang mengalami kerusakan cukup parah namun belum dilakukan penanganan, sehingga dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.
“Semua temuan tersebut merupakan penilaian awal yang menurut kami berpotensi merugikan keuangan negara dan perlu diverifikasi lebih lanjut oleh pihak berwenang,” katanya.
Ajak Kejati dan BPJN Turun Bersama
Ashari mengajak Kejati Lampung, kontraktor pelaksana, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Satker, serta konsultan pengawas untuk bersama-sama turun ke lapangan guna melihat langsung kondisi pekerjaan.
Ia juga menyoroti pembangunan retaining wall di lokasi longsor Jalan Nasional Pekon Sedayu, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus.
Menurutnya, terdapat dugaan penggunaan tulangan besi yang tidak sesuai spesifikasi serta proses pengecoran yang dilakukan langsung di lokasi tanpa menggunakan beton pabrikan.
“Kami mempertanyakan apakah mutu material, termasuk campuran pasir dan beton yang digunakan, sudah sesuai spesifikasi teknis atau belum,” ujarnya.
MTM menyatakan akan terus melakukan pemantauan hingga masa pemeliharaan proyek berakhir. Organisasi itu juga membuka kemungkinan melakukan pengujian mutu beton maupun core drill terhadap lapisan aspal pada proyek di Pesisir Barat maupun Lampung Barat apabila diperlukan.
Di akhir keterangannya, MTM berharap Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2 Provinsi Lampung memberikan klarifikasi resmi atas surat yang telah disampaikan.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat tanggapan resmi dari pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2, maupun kontraktor pelaksana terkait sejumlah dugaan yang disampaikan MTM. Seluruh temuan tersebut masih berupa dugaan dan memerlukan verifikasi serta klarifikasi dari pihak-pihak terkait maupun hasil pemeriksaan aparat penegak hukum.













