PANARAGAN – Sektor kesehatan merupakan pilar pertama dari lima program prioritas pembangunan di Bumi Ragem Sai Mangi Wawai. Melalui program unggulan “Tubaba Q Sehat”, pemerintah berkomitmen memperluas akses layanan kesehatan secara merata hingga ke tingkat Tiyuh (Desa).
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), Ir. Iwan Mursalin, S.Si., MM., MT., saat menerima langsung Tim Pendamping Universitas Airlangga (UNAIR) di Ruang Rapat Sekda, Kamis (07/05/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Iwan Mursalin memaparkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tubaba secara resmi memulai agenda Pendampingan Tata Kelola Perencanaan Bidang Kesehatan bekerja sama dengan UNAIR. Langkah strategis itu dilakukan guna mempertajam sinkronisasi antara perencanaan daerah dengan standar kebijakan nasional.
“Kesehatan adalah layanan publik yang paling mendasar. Meskipun kondisi fiskal daerah mengalami tantangan, kebijakan pemerintah daerah tetap menginstruksikan agar program kesehatan tidak boleh terhambat,” ujar Iwan.
Menurutnya, pemerintah daerah saat ini fokus memperluas jangkauan pelayanan kesehatan, termasuk melalui inovasi Home Care bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses menuju fasilitas kesehatan.
Lebih lanjut, Sekda menekankan bahwa dokumen perencanaan yang disusun bersama UNAIR harus memiliki kualitas yang mumpuni dan berbasis data riil. Menurutnya, dokumen perencanaan yang kredibel merupakan instrumen penting dalam memperkuat posisi tawar daerah di tingkat pusat.
“Kami menyadari keterbatasan APBD. Oleh karena itu, dokumen perencanaan ini harus layak diajukan ke Kementerian Kesehatan. Dengan perencanaan yang kuat dan berbasis data, kita dapat meyakinkan pemerintah pusat untuk memberikan dukungan anggaran, sebagaimana keberhasilan kita meraih bantuan pembangunan rumah sakit sebelumnya,” jelasnya.
Selain itu, Iwan juga menargetkan peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tubaba dari kategori B menuju BB. Menurutnya, hal tersebut membutuhkan sinkronisasi menyeluruh antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Indikator Kinerja Utama (IKU), hingga laporan realisasi di lapangan.
Sementara itu, mewakili Tim Pendamping UNAIR, drg. Tito Yustiawan, M.Kes., Ph.D., menjelaskan bahwa program tersebut merupakan mandat dari Kementerian Kesehatan RI untuk mendampingi sejumlah daerah terpilih di Indonesia dalam menata ulang perencanaan strategis dan operasional pada Dinas Kesehatan.
“Tujuan utama kami adalah menyelaraskan perencanaan kabupaten dengan kebijakan nasional, baik yang bersumber dari Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Dalam Negeri. Kami juga mengusulkan penguatan Sistem Kesehatan Daerah (SKD) sebagai fondasi hukum dan operasional bagi pembangunan kesehatan di Tubaba,” kata Tito.
Ia menambahkan, tim pakar dari UNAIR yang diturunkan mencakup lintas disiplin ilmu, mulai dari Administrasi Kebijakan Kesehatan, Epidemiologi, hingga Data Science. Hal itu bertujuan agar analisis situasi kesehatan di Tubaba dapat dipetakan secara akurat dari sisi medis maupun sosiografis.
Berdasarkan hasil koordinasi, tahapan pendampingan akan memasuki fase krusial pada awal Juni mendatang. Workshop pertama dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 6 Juni 2026 dengan melibatkan jajaran lintas sektoral, seperti Bappeda dan BPKAD.
