PANARAGAN — Penguatan profesionalisme penyelenggara pemilu menjadi perhatian serius Komisi Pemilihan Umum.
Melalui pelantikan nasional Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum, Kamis (22/01/2026), empat pegawai KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat resmi dilantik untuk memperkuat kinerja kelembagaan pemilu.
Pelantikan dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti dari Aula Sekretariat KPU Tubaba. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua KPU Tubaba Midiyan, S.Sos., Plt. Sekretaris, serta para kepala subbagian di lingkungan sekretariat KPU setempat.
Pengambilan sumpah/janji jabatan berlangsung serentak di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, serta Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2026, yang dilaksanakan secara luring dan daring.
Pelantikan dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal KPU, Bernad Dermawan Sutrisno, dan dihadiri Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin.
Dalam arahannya, pimpinan KPU menegaskan pentingnya peran jabatan fungsional sebagai penguat tata kelola kelembagaan, khususnya dalam mendukung kinerja KPU yang profesional, berintegritas, serta berorientasi pada pelayanan publik dan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.
Ketua KPU Tubaba, Midiyan, S.Sos, menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari komitmen KPU Tubaba dalam meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.
“Melalui pelantikan ini, KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat terus berkomitmen meningkatkan kualitas kinerja aparatur guna mendukung penyelenggaraan pemilu yang profesional dan berintegritas,” ujarnya jumaat,( 23/1/2026).
Adapun empat pegawai yang dilantik sebagai Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum yakni Tri Saksono Wahyu Budhi P., S.IP; Popi Andari, S.Kom., M.M; Eddiy, S.P., M.M; serta Andriyanto, S.E.
KPU Tubaba mengucapkan selamat dan sukses kepada para pejabat fungsional yang baru dilantik. Diharapkan amanah yang diemban dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan integritas, serta mampu memberikan kontribusi optimal bagi penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, berkualitas, dan berintegritas.
