DKI Jakarta

Penguatan Pancasila bagi Milenial dan Gen Z di Atas Kapal KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992

Redaksi
47
×

Penguatan Pancasila bagi Milenial dan Gen Z di Atas Kapal KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992

Sebarkan artikel ini

Jakarta – Dalam rangka memperkuat pemahaman dan penanaman nilai nilai Pancasila kepada kalangan Milenial dan Generasi Z sekaligus memeriahkan HUT RI ke-79. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama TNI AL dan Gerakan Nasional Penguatan Pancasila (GNPP) mendeklarasikan Gerakan Nasional Penguatan Pancasila pada Generasi Milenial dan Gen Z (GNPPMZ), di atas kapal KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992, Koarmada I TNI AL, Tanjung Priok, Sabtu (31/8/2024).

 

Turut hadir, Kepala BPIP Yudian Wahyudi, Pangkoarmada I Laksda TNI Yoos Suryono, Ketua Umum GNPP Sri Mulyani, dan Ketua Komisi Kejaksaan Pujiyono Suwadi.

 

Pantauan awak media di atas kapal, selain deklarasi, juga diadakan talkshow, ship tour, dan joy sailing yang diikuti seribu peserta dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan organisasi kepemudaan.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, GNPPMZ dirancang kreatif di tengah tantangan globalisasi. Dimana langkah berkelanjutan yang dilakukan BPIP untuk memperkuat Gen Z, selaras dengan arahan Presiden Jokowi pada Presidential Lecture di 2019.

 

“Ada 129 juta anak-anak muda, itu hampir 48 persen. Kalau tidak mengerti masalah ideologi dan Pancasila, berbahaya negara ini,” kata Yudian.

 

Yudian mengungkapkan, tempat dilakukannya deklarasi ini merupakan kapal rumah sakit pertama karya PT PAL Indonesia, karya anak bangsa. Sekaligus menjadi sebuah simbol kekuatan maritim Indonesia, KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992, yang sudah selayaknya menjadi inspirasi bagi anak muda.

 

“Penamaan kapal ini sebagai wujud penghormatan dan penghargaan terhadap tokoh penting dalam sejarah perjuangan pendirian bangsa Indonesia, beliau juga Ketua BPUPK (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan),” ucap Yudian.

 

Selain itu, Yudian menjelaskan, kapal ini sudah aktif, antara lain untuk dukungan medis di KTT Archipelagic and Island States (AIS) Forum 2023 dan pengiriman bantuan ke Jalur Gaza Palestina.

Sementara itu, Ketua Umum GNPP sekaligus Ketua Panitia Deklarasi GNPPMZ Sri Mulyani menyampaikan, GNPP akan terus membantu BPIP dan TNI dalam merawat Gen Z. Tentu saja berupa kegiatan yang tidak sebatas slogan, tanda pagar, maupun twibbon,” ujarnya.

 

Lanjutnya, GNPPMZ mengusung misi besar, sehingga Sri, menekankan terdapat tiga aspek penting yang harus dipertahankan, dimana Pancasila sebagai titik tumpu, titik temu, dan titik tuju dalam berkebangsaan.

 

Disisi lain, melalui pendekatan sosial dan kultural, gerakan ini mengoptimalkan potensi milenial dan Gen Z sebagai subjek Pembangunan Nasional yang berbasis nilai Pancasila menuju Indonesia Emas,” ungkap Sri Mulyani

 

“Sungguh luar biasa kita diizinkan menggunakan kapal bersejarah ini. Adik-adik milenial dan Gen Z bisa ikut berlayar, pengalaman yang mungkin sekali seumur hidup,” kata Sri.

 

Pada kesempatan yang sama, Pangkoarmada I Laksda TNI Yoos Suryono saat sesi talkshow memaparkan, kesejarahan Tanah Air yang kaya dan kompleks, mulai dari masa Majapahit dan Sriwijaya, kolonial Belanda, pendudukan Jepang dan perjuangan menuju kemerdekaan, menjadi tonggak dalam pembentukan negara dan identitas nasional.

 

“Kemerdekaan Indonesia tidak hanya mengakhiri penjajahan, tapi juga tonggak bagi pembentukan negara dan identitas nasional. Para milenial dan Gen Z menghadapi tantangan baru dalam memahami dan mengatasi perpecahan internal. Baik dalam politik, sosial, maupun lingkungan digital,” terang Pangkoarmada I.

 

Kemudian, Ketua Komisi Kejaksaan Pujiyono Suwadi menilai, potensi kekayaan alam Indonesia yang melimpah ruah, seharusnya dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat. Terutama bagi Gen Z yang belakangan makin kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan.

 

Dia menyebutkan, perlu adanya penguatan BPIP agar bisa mengayomi Gen Z sesuai nilai-nilai Pancasila. “Kinerja BPIP di bawah komando Prof Yudian sudah cukup bagus. Kalau bisa, dasar hukum BPIP jangan Perpres. Mungkin levelnya bisa dinaikkan sebagai benteng terakhir penjaga Pancasila. Kayak apa, kita bahas kemudian,” ujar Pujiyono.

 

Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *