PANARAGAN– Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat mulai melakukan langkah serius untuk menata dan menyelamatkan aset daerah. Sebanyak 100 kendaraan dinas yang terdiri dari 95 unit sepeda motor dan lima unit mobil menjadi fokus penelusuran karena masih menghadapi persoalan administrasi hingga status kepemilikan.
Langkah tersebut mengemuka dalam rapat sosialisasi penelusuran dan penyelamatan Barang Milik Daerah (BMD) yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Ir. Iwan Mursalin, S.Si., M.M., M.T., di Ruang Rapat Sekda, Rabu (24/7/2026).
Dalam arahannya, Iwan Mursalin menegaskan bahwa penyelamatan aset daerah harus dilakukan secara menyeluruh dan sesuai ketentuan hukum. Karena itu, Pemkab Tubaba menggandeng Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat untuk memberikan pendampingan dalam proses penelusuran hingga penyelesaian status kendaraan dinas tersebut.
> “Kami meminta dukungan dan pendampingan dari Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat dalam proses penelusuran dan penyelamatan aset daerah ini. Beberapa kendaraan masih memiliki status pinjam pakai maupun proses pelimpahan yang belum tuntas, sehingga perlu langkah yang tepat untuk menyelesaikannya,” ujar Iwan Mursalin.
Menurut Sekda, tahap awal akan diawali dengan pembentukan tim peneliti yang bertugas menelusuri keberadaan seluruh kendaraan dinas yang menjadi objek penyelamatan. Setelah proses identifikasi dilakukan, langkah penyelamatan aset akan berjalan dengan pendampingan aparat penegak hukum agar seluruh proses berlangsung sesuai regulasi.
Ia juga menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap kendaraan dinas yang berada di masing-masing instansi. Pendataan tersebut mencakup aset hibah yang berasal dari Kabupaten Tulang Bawang yang hingga kini masih memerlukan kejelasan administrasi.
“Seluruh OPD harus menyampaikan data aset secara lengkap dan akurat. Ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola aset yang tertib, akuntabel, dan siap menghadapi pemeriksaan BPK,” tegasnya.
Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat akan membentuk tim internal dan eksternal yang melibatkan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) bersama instansi terkait untuk menindaklanjuti aset yang belum diketahui keberadaan maupun asal-usul administrasinya.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, BKAD, seluruh OPD, dan Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat, Pemkab berharap seluruh kendaraan dinas dapat ditelusuri, diamankan, serta memiliki kepastian hukum dan administrasi. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan tata kelola aset daerah yang transparan, akuntabel, dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.
