Aceh Tamiang – Bencana hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang pada 26–30 November 2025 meninggalkan kerusakan luas. Curah hujan tinggi yang turun tanpa henti menyebabkan hampir seluruh wilayah terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 4–5 meter.
Tak hanya genangan air, lumpur setinggi 1–2 meter menutup kawasan permukiman, fasilitas umum hingga perkantoran pemerintahan, memperparah dampak kerusakan yang ditimbulkan. Aktivitas masyarakat lumpuh, akses transportasi terputus, dan sejumlah layanan publik berhenti total.
Salah satu instansi yang terdampak paling parah adalah Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Aceh Tamiang. Ketinggian air melampaui platform bangunan dan merendam hampir seluruh ruangan, termasuk ruang arsip yang menyimpan dokumen pertanahan. Listrik padam total, sehingga proses penyelamatan tidak dapat segera dilakukan.
Sekitar 75.000 buku tanah dan surat ukur terdampak banjir, belum termasuk warkah serta dokumen pendukung lainnya. Seluruh arsip terendam air bercampur lumpur tebal.
Kepala Kantah Kabupaten Aceh Tamiang, Evan Rahmaini, menegaskan bahwa dokumen yang terdampak bukan sekadar tumpukan kertas administrasi.
“Itu adalah bukti hak masyarakat. Kalau itu rusak atau hilang, yang terdampak adalah kepastian hukum warga,” ujar Evan.
Pada hari keenam pascabencana, setelah akses mulai sedikit terbuka, Evan bersama staf akhirnya dapat meninjau langsung kondisi kantor. Lumpur menutupi lantai hingga setinggi lutut, rak arsip roboh, dan sejumlah bangunan di sekitar kantor mengalami kerusakan berat.
“Ruangan yang dulu menjadi pusat pelayanan masyarakat berubah menjadi hamparan lumpur,” tuturnya.
Selama dua minggu pertama, akses menuju kantor terputus total untuk kendaraan dan hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Pada hari pertama, tim hanya mampu memetakan kerusakan. Hari kedua, barulah disusun strategi penyelamatan dokumen, mulai dari prioritas arsip yang dikeluarkan hingga lokasi pemindahan.
Melihat hampir seluruh wilayah Aceh Tamiang terdampak, tidak ada bangunan yang layak dijadikan lokasi penyelamatan. Bersama Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh, Arinaldi, diputuskan arsip dievakuasi ke wilayah terdekat yang dampaknya tidak separah Aceh Tamiang, yakni Kabupaten Langkat, Kota Langsa, dan Kota Banda Aceh. Di lokasi-lokasi tersebut, proses restorasi arsip pertanahan dilakukan.
Upaya pemulihan mendapat dukungan dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). Sekitar 30 taruna dan taruni diterjunkan melalui program Kuliah Kerja Nyata Pertanahan–Praktik Tata Laksana Pertanahan (KKNP-PTLP).
Hingga kini, sekitar 10 persen arsip atau kurang lebih 1,9 meter linier dokumen telah berhasil dibersihkan. Proses restorasi difokuskan di Kabupaten Langkat, tempat para taruna STPN menjalankan tugasnya.
Di tengah keterbatasan fisik dan akses yang sempat terputus, Kantah Kabupaten Aceh Tamiang berupaya memulihkan arsip negara sekaligus menjaga kepercayaan publik. Pelayanan pertanahan perlahan kembali berjalan, meski untuk sementara dilakukan di lokasi berbeda.
Evan menegaskan komitmennya untuk memastikan keamanan hak atas tanah masyarakat tetap terjaga.
“Kami bertekad memulihkan pelayanan secepat mungkin dan memastikan hak-hak masyarakat tetap aman, meski diterpa bencana,” ujarnya.
